Tekanan konflik Yaman terhadap kepentingan Arab Saudi, ditambah persaingan elite dan persoalan domestik, dapat memperbesar kerentanan dinasti Al Saud. Analisis Michael Rubin, pakar senior Middle East Forum dan mantan pejabat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, menilai kombinasi tekanan eksternal dan gejolak internal berpotensi menyulitkan Mohammed bin Salman (MBS), meski skenario terburuk bagi kerajaan belum terjadi.
Analisis tersebut dilaporkan Farsnews Agency pada Jumat, 23 Oktober 2026, dan dimuat Ahlulbait Indonesia sehari kemudian. Rubin menilai kekuatan militer Saudi tidak sekuat gambaran yang disampaikan para petingginya kepada MBS. Ia juga meragukan bahwa aliansi Riyadh dengan Turki, Pakistan, dan negara lain akan otomatis menghadirkan dukungan militer yang efektif.
Pandangan Rubin merupakan penilaian seorang analis, bukan kepastian bahwa pemerintahan Saudi akan segera runtuh. Namun, ia menyoroti sejumlah titik tekan yang, jika saling berkelindan, dapat menambah beban politik bagi kerajaan: perubahan keseimbangan konflik di Yaman, keterbatasan kemampuan militer, serta ketegangan di dalam negeri.
Konflik Yaman menambah tekanan terhadap Riyadh
Menurut Rubin, selama bertahun-tahun Arab Saudi berupaya membatasi ancaman Ansarullah dengan pendekatan akomodatif dan menghindari konfrontasi langsung. Riyadh kini, dalam penilaiannya, justru menghadapi tekanan yang semakin besar. Salah satu pemicunya adalah pelemahan Dewan Transisi Selatan oleh MBS, yang disebut menggeser keseimbangan konflik dan menguntungkan perlawanan Yaman.
Rubin menggambarkan Dewan Transisi Selatan sebagai kekuatan tempur paling efektif dalam koalisi anti-Ansarullah. Perubahan posisi kelompok itu, menurutnya, membuat upaya Riyadh menghadapi Ansarullah menjadi lebih sulit. Ia juga menyoroti Mokha, pelabuhan strategis di pesisir Bab al-Mandab, yang dinilai dapat meningkatkan kemampuan Ansarullah untuk menekan Saudi.
Risiko yang dibahas tidak terbatas pada medan perang. Ancaman terhadap pelayaran di Bab al-Mandab, ditambah kehadiran Ansarullah yang menurut Rubin meluas hingga Pelabuhan Sudan, berpotensi mengganggu jalur pipa Timur-Barat Saudi. Pipa tersebut menyalurkan minyak menuju terminal Yanbu di Laut Merah dan memungkinkan Riyadh mengekspor minyak tanpa melewati Selat Hormuz.
Rubin menilai konsesi kepada Ansarullah demi menjaga kelancaran ekspor belum tentu menghasilkan stabilitas. Dalam pandangannya, langkah itu justru dapat mendorong pihak lawan meningkatkan tekanan. Dengan demikian, keamanan jalur energi menjadi bagian penting dari perhitungan Riyadh, bukan sekadar persoalan ekspor minyak.
Kemampuan militer Saudi dipertanyakan
Keraguan Rubin juga menyasar kesiapan militer dan efektivitas kerja sama keamanan Saudi. Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah, yang dirancang sebagai kerangka kerja sama serupa NATO, dinilai belum membuktikan kemampuan operasi bersama. Pengerahan pasukan Pakistan ke Saudi, misalnya, tidak dengan sendirinya berarti Islamabad akan ikut dalam operasi militer melawan Yaman.
Rubin turut menyinggung pembicaraan sejumlah pejabat Saudi mengenai kemungkinan operasi darat dengan 100.000 personel untuk merebut kembali Mokha dan bergerak menuju Hudaydah. Rencana sebesar itu, menurut analisisnya, menghadapi kendala serius. Ia menggambarkan struktur militer Saudi sebagai tidak terkoordinasi dan belum memiliki strategi terpadu.
Jika penilaian tersebut tepat, kesenjangan antara kemampuan pasukan dan gambaran yang diterima MBS dapat membawa konsekuensi besar. Operasi berkepanjangan berisiko menguras sumber daya kerajaan tanpa menjamin sasaran tercapai. Karena itu, klaim mengenai kekuatan militer dan efektivitas aliansi regional perlu dibedakan dari kemampuan nyata untuk menjalankan operasi bersama.
Persaingan elite dan kerentanan domestik
Menurut Rubin, tantangan bagi dinasti Al Saud tidak hanya datang dari luar perbatasan. Ia mengaitkan kondisi kerajaan dengan sejarah pembentukan politik Arab Saudi, yang menyatukan sejumlah entitas, termasuk Kerajaan Hijaz, Kesultanan Najd, Keamiran Jabal Shammar, dan wilayah Asir. Ia juga menyoroti hubungan keluarga Al Saud dengan lembaga keagamaan serta terbatasnya ruang untuk membahas identitas dan regionalisme.
Provinsi Timur menjadi salah satu titik yang dinilai strategis. Wilayah tersebut memiliki populasi Syiah yang besar dan menyimpan sebagian besar cadangan minyak serta gas Saudi. Perpaduan antara kepentingan energi dan dinamika sosial-politik membuat kawasan itu penting dalam perhitungan keamanan kerajaan, meski hal tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya gejolak yang terorganisasi.
Rubin juga menyoroti pemusatan kekuasaan di tangan MBS. Konsolidasi tersebut berjalan bersamaan dengan menyempitnya pengaruh sejumlah pangeran yang sebelumnya memiliki akses politik. Persaingan di lingkungan keluarga kerajaan dan tersisihnya sebagian elite, menurut analisis itu, dapat menambah ketegangan, tetapi tidak otomatis berarti mereka memiliki kepentingan yang sama atau sedang membentuk perlawanan bersama.
Tekanan eksternal dan persoalan internal itu, dalam pandangan Rubin, dapat saling memperkuat. Seberapa jauh dampaknya terhadap stabilitas dinasti Al Saud akan bergantung pada perkembangan konflik Yaman, daya tahan ekonomi dan militer kerajaan, serta kemampuan MBS mengelola hubungan di dalam keluarga kerajaan dan masyarakat. Untuk saat ini, analisis tersebut lebih tepat dibaca sebagai peringatan atas sejumlah kerentanan daripada ramalan pasti mengenai masa depan pemerintahan Saudi.
